Sabtu, 15 Maret 2025 – Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Gizi Indonesia (AIPVOGI) menghadiri undangan Konsil Gizi Indonesia dalam diskusi penting mengenai skema penyelenggaraan pendidikan vokasi gizi di Indonesia. Diskusi yang berlangsung secara daring ini menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan yang nantinya akan dibahas di tingkat Konsil Kesehatan Indonesia dan dilaporkan kepada Menteri Kesehatan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Konsil Gizi Indonesia, Ibu Lora Sri Novi, beserta timnya, Ketua AIPVOGI, Bapak Joko Susilo, serta Ketua Jurusan Gizi dan Ketua Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika dari berbagai institusi anggota AIPVOGI.
Salah satu isu utama yang berkembang dalam diskusi ini adalah rencana pembukaan program pendidikan profesi yang terintegrasi (bundling) dengan Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Model ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kompetensi lulusan vokasi gizi agar lebih siap menghadapi tuntutan dunia kerja serta mendapatkan pengakuan yang lebih luas dalam sistem kesehatan nasional.
Ketua Konsil Gizi Indonesia, Ibu Lora Sri Novi, menyampaikan pentingnya penyelarasan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan tenaga gizi di lapangan. “Kita perlu memastikan bahwa lulusan vokasi gizi memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan layanan kesehatan di Indonesia. Oleh karena itu, skema pendidikan yang disusun harus selaras dengan standar nasional dan global,” ujar Lora Sri Novi.
Sementara itu, Ketua AIPVOGI, Bapak Joko Susilo, menekankan bahwa kerja sama antara AIPVOGI dan Konsil Gizi sangat strategis dalam pengembangan pendidikan vokasi gizi. “Kami siap berkolaborasi untuk merancang model pendidikan yang tidak hanya relevan tetapi juga adaptif terhadap perubahan sistem kesehatan. Dengan adanya skema bundling ini, diharapkan lulusan vokasi gizi memiliki jalur yang lebih jelas untuk berkembang secara profesional,” ungkapnya.
Selain itu, dalam diskusi ini, Ketua AIPVOGI juga meminta Konsil Gizi untuk berkoordinasi dengan beberapa lembaga terkait, seperti AIPGI, Kementerian PAN-RB, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), serta lembaga-lembaga lainnya guna memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan dengan efektif dan mendapat dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan.
Diskusi ini menjadi langkah awal dalam merancang skema pendidikan vokasi gizi yang lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan tenaga kesehatan nasional. Dengan adanya sinergi antara AIPVOGI dan Konsil Gizi, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat memperkuat posisi tenaga gizi dalam sistem layanan kesehatan Indonesia.
